Apa itu Wewenang Penyelidik?
Wewenang penyelidik merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang penyelidik dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia. Wewenang ini diberikan untuk memudahkan penyelidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap tindak pidana dan juga untuk menjamin hak asasi manusia dalam proses penyidikan.
Siapa yang Diberi Wewenang Penyelidik?
Wewenang penyelidik diberikan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Namun, wewenang ini tidak diberikan secara bebas kepada aparat penegak hukum, melainkan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Apa Saja Hak dan Kewajiban Penyelidik dalam Penegakan Hukum?
Sebagai penyelidik, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugasnya, antara lain:
Hak Penyelidik
1. Hak atas informasi
Penyelidik berhak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kasus yang sedang diinvestigasi.
2. Hak atas kerahasiaan
Penyelidik berhak untuk menyimpan informasi dan data yang diperoleh selama proses penyelidikan dengan rahasia.
3. Hak atas perlindungan
Penyelidik berhak mendapatkan perlindungan saat menjalankan tugasnya dan tidak boleh diintimidasi atau diancam oleh pihak tertentu.
Kewajiban Penyelidik
1. Kewajiban menjalankan tugas dengan profesional
Penyelidik harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis seperti penyuapan atau pemerasan.
2. Kewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia
Penyelidik harus memastikan bahwa hak asasi manusia dari tersangka tetap terjaga selama proses penyelidikan berlangsung.
3. Kewajiban memenuhi ketentuan hukum dan aturan
Penyelidik harus mematuhi ketentuan hukum dan aturan yang berlaku selama proses penyelidikan, termasuk dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.
Bagaimana Wewenang Penyelidik Dipantau?
Wewenang penyelidik harus dipantau agar tidak menyalahi hukum dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Hal ini dilakukan oleh lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman.
Dalam praktiknya, wewenang penyelidik seringkali menjadi kontroversial karena dianggap menyalahi hak asasi manusia dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama memantau penggunaan wewenang penyelidik dalam penegakan hukum.
Kesimpulan
Wewenang penyelidik merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum di Indonesia dalam proses penegakan hukum. Meskipun demikian, penggunaannya harus dipantau agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan melanggar hak asasi manusia dari tersangka. Sebagai masyarakat, kita juga harus turut serta memantau penggunaan wewenang penyelidik untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan adil dan profesional.