Pendahuluan
Pada periode 1966 hingga 1998, Indonesia mengalami era yang dikenal sebagai Orde Baru. Era ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang berbeda dari era sebelumnya, yaitu Orde Lama. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan pada masa Orde Baru adalah kebijakan pembangunan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan politik.
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dipimpin oleh Bapak Ali Wardhana. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan adalah penggunaan ekonomi terencana dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Selain itu, pemerintah juga memperkuat sektor industri dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan devisa negara dengan mengembangkan sektor ekspor. Kebijakan ini dilakukan dengan melakukan promosi produk Indonesia ke pasar internasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas khusus bagi investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia.
Kebijakan Sosial
Kebijakan sosial yang diimplementasikan pada masa Orde Baru memiliki fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu program yang dijalankan adalah Program Pembangunan Sosial (PPS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pembangunan kawasan transmigrasi. Program transmigrasi merupakan upaya untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang masih jarang penduduknya. Dengan cara ini, diharapkan dapat mengurangi tekanan pada wilayah perkotaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kebijakan Politik
Kebijakan politik pada masa Orde Baru memiliki tujuan untuk memperkuat otoritas pemerintah dan stabilitas politik. Salah satu bentuk kebijakan politik yang diterapkan adalah sistem Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sistem ini mengharuskan anggota ABRI untuk tidak hanya bertugas dalam hal pertahanan negara, tetapi juga memperkuat stabilitas politik dan sosial.Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pembangunan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat di daerah dapat memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan pemerintah tanpa harus melalui birokrasi yang rumit.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan Orde Baru mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan-kebijakan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan stabilitas negara. Walaupun era Orde Baru telah berakhir, namun pengaruh kebijakan-kebijakan tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini.